Gambaran Umum

Belum genap sebulan setelah Bangsa Indonesia merayakan hari ulang tahun kemerdekaannya, rakyat kembali dipaksa turun ke jalan akibat kebijakan-kebijakan pemerintah yang dirasa kian mementingkan kepentingan mereka. Aksi besar pada 28 Agustus 2025 yang awalnya berlangsung damai justru berakhir ricuh. Jalanan dipenuhi gas air mata, ban terbakar, dan bentrokan tak terhindarkan hingga menelan korban jiwa.

Pelajar yang berusaha menyuarakan aspirasi pun diamankan aparat dengan dalih provokasi pihak tertentu. Situasi ini memperlihatkan bahwa rakyat diadu dengan aparat oleh pihak yang justru seharusnya melindungi hukum. Perjuangan rakyat untuk keadilan kembali dibayar mahal dengan darah, sementara wakil rakyat di gedung parlemen semakin terasa hanya sebagai simbol.

PERISTIWA

Pada Kamis, 28 Agustus 2025, ribuan massa memenuhi kawasan Gedung DPR untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Aksi yang sejak awal berlangsung damai berubah ricuh setelah aparat memukul mundur massa. Bentrokan meluas hingga ke kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat.

Di tengah kekacauan tersebut, seorang pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan menjadi korban tragis. Ia diduga terpeleset saat menyeberang dan tidak sempat menghindari mobil rantis Brimob. Tubuhnya terlindas kendaraan taktis, memicu kemarahan publik terutama komunitas ojol.

KONTROVERSI

Peristiwa yang merenggut nyawa Affan memantik kemarahan publik. Namun aparat kepolisian hanyalah alat yang menjalankan perintah berdasarkan kebijakan DPR. Ironisnya, lembaga yang seharusnya menjadi wakil rakyat justru sibuk menumpuk privilese, menaikkan tunjangan, dan membungkam kritik.

Polisi berada di garis depan bentrokan, tetapi pangkal masalahnya ada pada para legislator yang terus membuat kebijakan yang melukai rakyat. Tragedi Affan bukan sekadar kecelakaan—melainkan potret kelam bagaimana DPR menjadikan aparat sebagai tameng kekuasaan sementara rakyat menjadi korban.